Otonomi Daerah

A.Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakatitu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk

Sumpah Pemuda

A.Lahirnya Sumpah Pemuda

            Lahirnya Sumpah Pemuda adalah hasil perkembangan dari organisasi Budi Utomo yang telah lahir sebelumnya. Keberadaan Budi Utomo melahirkan beberapa organisasi kepemudaan, seperti Tri Koro Darmo (Jong Java), Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Betawi, dan lain-lain. Organisasi-organisasi itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda.
Untuk mewujudkan persatuan organisasi-organisasi tersebut, mereka kemudian melakukan pertemuan dalam rangka mencapai kata mufakat. Pada 15 November 1925, mereka mengadakan kongres pemuda untuk membentuk panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Kemudian, pada 30 April 1926, organisasi-organisasi itu berkumpul dan membentuk rapat besar yang dikenal sebagai Kongres Pemuda I.[1]

Kongres Pemuda Indonesia II (Jakarta, 26-28 Oktober 1928): dipimpin oleh